*Oleh Anggara Putra Yudha, S.Hut.
Buku ini memuat hasil riset oleh tim Dewan Pers yang didukung oleh kedutaan Denmark di Indonesia. Melihat seberapa kuat media sosial mendorong diskusi publik, dan mempengaruhi pendapat umum tentang demokrasi. Kasus yang diambil sebagai riset dalam buku ini contohnya momen Pemilu Presiden tahun 2014, aksi gerakan #SaveKPK saat perseteruan antara pihak kepolisian dengan KPK, gerakan solidaritas koin untuk Prita saat terjadi gugatan dari Rumah Sakit Omni terhadap Prita atas pencemaran nama baik akibat diunggahnya keluhan atas pelayanan buruk yang dialami Prita, dan berbagai kasus lainnya terkait bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pendapat publik tentang politik.
Media sosial dianggap sebagai katalisator demokrasi, sebagai sarana baru dalam membuka ruang dialog dan perdebatan politik. Komunikasi politik yang biasanya dimonopoli secara sepihak oleh politisi atau pemerintah ternyata dapat didorong oleh publik melalui media sosial. Buku ini menjadi menarik untuk dibaca karena sejalan dengan apa yang masyarakat Indonesia banyak rasakan, ditambah perkembangan media sosial di Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi media sosial paling aktif.
Buku ini bersifat objektif karena semua hal yang disampaikan bersifat ilmiah dan melalui berbagai riset, sehingga tidak hanya mengupas sisi positif namun juga sisi negatif media sosial sebagai ruang publik. Penyampaian yang mudah dipahami kemudian diimbangi dengan ilustrasi berupa grafik, data serta gambar juga menjadi kelebihan buku ini. Kelemahan dari buku ini menurut penulis hanyalah pada batasan pembahasan media sosial yang dikaji hanya terpaku pada media sosial Twitter sehingga pembahasan tentang media sosial menjadi kurang komprehensif, namun secara keseluruhan penulis menganggap bahwa buku ini sangat layak untuk dibaca bahkan untuk dikaji lebih dalam.
Pertanyaan terbesar dalam riset yang dilakukan Dewan Pers adalah apakah media sosial dapat menjadi medium demokrasi atau menciptakan gelombang aksi massa?. Hasil riset Dewan Pers menyimpulkan bahwa media sosial dalam hal ini Twitter, belum bisa menjadi medium demokrasi sebagai dialog namun hanya berupa multi-monolog, karena masing-masing pengguna Twitter pada umumnya berbicara sendiri-sendiri. Mengingat pesan atau informasi yang disampaikan hanya terbatas 140 karakter, agak sulit mengungkapkan gagasan atau berdialog secara komprehensif.
Media sosial juga medium yang rawan “disalahgunakan” untuk menciptakan opini atau membentuk persepsi publik. Misalnya akun anonim berbayar, juga akun Bot yang dikelola oleh robot atau mesin sehingga dapat mengirim pesan secara cepat dan masif agar dapat mengarahkan persepsi melalui trending dengan me-mention satu kalimat yang sama beratus atau beribu kali posting.
Beberapa hal yang penulis sampaikan dalam resensi buku berjudul “Dialog Demokrasi Dalam 140 Karakter” ini hanya merupakan pandangan penulis semata sebagai pembaca, masih banyak pembahasan yang mendalam dan belum tersampaikan terkait buku ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan resensi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta pihak yang membutuhkan. (*/ykib).
Identitas Buku
Judul Buku : Dialog Demokrasi Dalam 140 Karakter
Penyusun Buku : Dewan Pers
Tahun Terbit : 2015
Penerbit : Dewan Pers
Halaman : xii+117 halaman
*Penulis resensi buku adalah guru Kampung Ilmu Padangan